 |
| Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kelep, Kecamatan Sekotong |
Kegiatan diawali dengan peninjauan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Early Warning System (EWS) atau Sistem Peringatan Dini di tiga desa sekitar DAS Kelep. Penyusunan SOP dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, lansia, perempuan, dan kelompok rentan lainnya agar prosedur yang dihasilkan benar-benar inklusif, mudah dipahami, dan dapat diterapkan saat terjadi bencana.
PMI juga menggelar Rapat Koordinasi Kelompok Kerja AMPD yang melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan, dan mitra terkait. Forum ini menjadi langkah memperkuat sinergi sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung implementasi aksi antisipasi bencana berbasis peringatan dini.
Sebagai bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat, PMI memberikan Pelatihan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT) kepada 50 peserta dari desa-desa sekitar DAS Kelep. Peserta dibekali kemampuan mengenali ancaman, memahami mekanisme peringatan dini, melakukan evakuasi, memberikan pertolongan pertama, serta membangun koordinasi saat keadaan darurat.
Rangkaian kegiatan ditutup dengan simulasi ruang (table top exercise) dan simulasi lapangan untuk menguji efektivitas SOP yang telah disusun. Simulasi melibatkan masyarakat, relawan, pemerintah desa, dan berbagai pemangku kepentingan sehingga prosedur dapat diuji sesuai kondisi nyata di lapangan.
 |
| Foto bersama Aksi Merespon Peringatan Dini (AMPD) di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kelep, Kecamatan Sekotong |
Kegiatan ini juga mendapat perhatian dari Australian Red Cross dan PMI Pusat yang hadir melakukan pemantauan secara langsung sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan model kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat di Kabupaten Lombok Barat.
Ketua PMI Kabupaten Lombok Barat, Haris Karnain, mengatakan kesiapsiagaan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko bencana.
"Bencana memang tidak dapat kita hindari, tetapi dampaknya dapat dikurangi jika masyarakat memiliki sistem peringatan dini yang jelas, memahami perannya, dan mampu bertindak cepat sebelum bencana terjadi. Karena itu, SOP yang disusun harus benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa yang dibangun bukan hanya dokumen SOP, tetapi juga budaya kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
Melalui program AMPD di DAS Kelep, PMI Kabupaten Lombok Barat berharap dapat menghadirkan model kesiapsiagaan bencana yang dapat diterapkan di desa-desa lain, sehingga setiap peringatan dini dapat direspons dengan cepat untuk melindungi masyarakat dan mengurangi dampak bencana. (Red)
