 |
| Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal berdialog dengan Para Guru dan Siswa SMK saat peuncuran Gerakan Reformasi Pendidikan yang terintegarsi dengan Ketahanan Pangan di Mataram (Foto Istimewa) |
untuk mempercepat reformasi pendidikan yang terintegrasi
dengan penguatan ketahanan pangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Program tersebut diluncurkan langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad
Iqbal, di SMKN 5 Mataram, Rabu (15/7/2026), sebagai langkah membangun
pemerataan mutu sekolah, memperkuat daya saing lulusan, meningkatkan
kesejahteraan tenaga pendidik, sekaligus menumbuhkan karakter dan kepedulian
lingkungan di kalangan peserta didik.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Provinsi NTB beserta jajaran, Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB,
perwakilan Bank Indonesia, BPR NTB, serta kepala SMA, SMK, dan SLB negeri
maupun swasta se-NTB yang mengikuti kegiatan secara langsung maupun daring.
Pada kesempatan itu, Gubernur meluncurkan lima program
strategis, yaitu Golden Ticket, SMK Mendunia, Gerakan Tanam Cabai untuk
Pengendalian Inflasi (TAPSI), bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa kurang
mampu, serta relaksasi pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa tantangan
terbesar pendidikan di NTB saat ini adalah belum meratanya kualitas SMA dan
SMK. Menurutnya, sistem zonasi tidak akan berjalan efektif apabila mutu sekolah
masih berbeda jauh, sehingga masyarakat terus berupaya mencari cara agar
anaknya diterima di sekolah-sekolah yang dianggap favorit.
"Kalau kualitas seluruh SMA dan SMK kita sama baiknya,
masyarakat tidak lagi sibuk mencari sekolah favorit. Karena itu yang harus kita
benahi terlebih dahulu adalah kualitas sekolahnya," tegas Miq Iqbal.
Untuk mewujudkan pemerataan tersebut, Pemerintah Provinsi
NTB meluncurkan Golden Ticket, sebuah mekanisme seleksi terbuka untuk menjaring
kepala sekolah terbaik yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan manajerial guna
ditempatkan di sekolah-sekolah yang membutuhkan percepatan peningkatan mutu.
Pada tahap awal, tujuh kepala sekolah terpilih akan menjalankan penugasan
khusus di berbagai daerah.
Menurut Gubernur, penugasan tersebut merupakan bentuk
penghargaan, bukan hukuman. Para kepala sekolah akan menerima insentif yang
nilainya lebih besar daripada gaji pokok serta diberi kewenangan memilih dua
guru pendamping melalui skema Silver Ticket. Mereka diberikan waktu satu bulan
untuk mengidentifikasi persoalan sekolah, menyusun proyek perubahan, dan
melaksanakan program peningkatan kualitas dengan dukungan anggaran khusus dari
pemerintah.
Reformasi pendidikan juga diarahkan untuk memperkuat
keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja melalui program SMK
Mendunia. Pemprov NTB akan mendorong pengembangan sekolah berbasis potensi
wilayah dan kebutuhan industri, seperti SMK pertambangan, alat berat, mekanik,
dan konstruksi di kawasan Hu'u dan Lunyuk guna menyiapkan tenaga kerja terampil
bagi sektor industri yang terus berkembang.
Selain memperkuat kompetensi vokasi, Pemerintah Provinsi NTB
juga mendorong peningkatan literasi bahasa Inggris agar lulusan SMK memiliki
daya saing di pasar kerja nasional maupun internasional. Gubernur
mengungkapkan, banyak lulusan SMK asal NTB yang kini bekerja di berbagai
perusahaan dalam dan luar negeri dengan penghasilan yang sangat kompetitif.
"SMK harus menjadi tempat lahirnya tenaga kerja yang
profesional, adaptif, dan siap bersaing, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan
industri di NTB, tetapi juga di tingkat nasional dan global," ujarnya.
Sebagai bentuk keberpihakan kepada tenaga pendidik, Gubernur
juga menyerahkan Surat Keputusan relaksasi penggunaan Dana BOS yang
memungkinkan sekolah memberikan tambahan penghasilan kepada guru dan tenaga
kependidikan berstatus PPPK Paruh Waktu. Mulai September mendatang, mereka akan
menerima tambahan penghasilan minimal Rp500 ribu setiap bulan, di luar hak yang
telah diterima sebelumnya. Kebijakan tersebut telah memperoleh persetujuan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan NTB menjadi salah satu dari
sedikit provinsi di Indonesia yang mendapatkan izin tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur meluncurkan Gerakan
Tanam Cabai untuk Pengendalian Inflasi (TAPSI) sebagai bagian dari penguatan
ketahanan pangan daerah. Program ini lahir dari pengalaman NTB ketika lonjakan
harga cabai menjadi penyumbang utama inflasi sehingga pemerintah harus
mendatangkan pasokan dari luar daerah dengan biaya yang tinggi.
Melalui TAPSI, setiap siswa baru SMA, SMK, dan SLB
diwajibkan menanam satu pohon cabai. Dengan sekitar 41 ribu peserta didik baru
tahun ini, NTB diproyeksikan memiliki cadangan lebih dari 20 ton cabai yang
dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pengendalian inflasi sekaligus media
pembelajaran karakter.
"Ini bukan sekadar menanam cabai. Anak-anak belajar
menyemai, merawat, memanen, hingga memasarkan hasilnya. Mereka belajar
bertanggung jawab, peduli terhadap lingkungan, sekaligus membangun keterampilan
hidup yang kelak akan berguna bagi masa depan mereka," kata Miq Iqbal.
Perhatian pemerintah juga diberikan kepada pendidikan
inklusif. Gubernur mengungkapkan bahwa Pemprov NTB tengah mengupayakan
penyediaan kendaraan antar-jemput bagi setiap SLB agar tidak ada lagi anak
berkebutuhan khusus yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya
karena keterbatasan akses transportasi.
Sebagai bentuk penghargaan terhadap kreativitas peserta
didik disabilitas, Gubernur membeli lukisan karya Fatih, siswa SLBN 2 Mataram,
yang dipamerkan dalam kegiatan tersebut.
"Negara harus memastikan tidak ada satu pun anak yang
tertinggal. No one left behind," tegasnya.
Melalui reformasi pendidikan ini, Pemerintah Provinsi NTB
menegaskan komitmennya membangun ekosistem pendidikan yang berkualitas, merata,
adaptif terhadap kebutuhan dunia kerja, sekaligus melahirkan generasi yang
unggul, berkarakter, peduli terhadap lingkungan, dan siap menjadi penggerak
pembangunan menuju NTB Makmur Mendunia. (**)
