 |
| Kadis Kominfotik NTB Mewakili Gubernur Hadir dalam acara IGPR Sumit 2026 di Mataram (Foto Istimewa) |
Mataram - Indonesia Government Public Relations (IGPR) Summit 2026 resmi dibuka pada Senin (27/7) mengusung tema “Government Public Relations in the Digital & AI Era: Strengthening Public Communication and Public Trust”, diharapkan forum nasional ini menjadi ruang kolaborasi bagi insan humas pemerintah untuk memperkuat komunikasi publik yang adaptif, profesional, dan terpercaya di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan artifisial Intelligence (AI).
Tidak kurang dari 35 peserta yang mengampu tugas-tugas
kehumasan hadir pada kegiatan tersebut. Diantaranya dari perwakilan kementerian
dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, praktisi, serta insan humas
pemerintah dari berbagai daerah di Indonesia.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi
NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, bertindak mewakili Gubernur NTB menegaskan, bahwa
tantangan humas pemerintah saat ini tidak lagi sekadar menyampaikan informasi,
melainkan membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat.
“Tantangan pemerintah saat ini tidak lagi sekadar
menyampaikan informasi. Tantangan yang sesungguhnya adalah membangun
kepercayaan. Informasi dapat dibuat dalam hitungan detik, tetapi kepercayaan
hanya lahir melalui konsistensi, keterbukaan, integritas dan kerja nyata yang
dibangun dalam waktu yang panjang,” ujar Doktor AKA sapaan akrabnya.
Menurut Aka, perkembangan AI harus dimanfaatkan untuk
memperkuat pelayanan publik tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar pemerintahan.
“Kecerdasan AI tidak akan pernah menggantikan kejujuran,
tidak akan pernah menggantikan empati, tidak akan pernah menggantikan
integritas, dan tidak akan pernah menggantikan hati nurani seorang pelayan
publik. Teknologi hanyalah alat, yang menentukan arah penggunaannya tetaplah
manusia,” AKA menegaskan.
AKA juga menekankan, bahwa keberhasilan komunikasi
pemerintah tidak diukur dari banyaknya publikasi maupun konten yang viral
melainkan juru bicara yang kuat, profesional, dan kredibel, baik di tingkat
pusat maupun daerah. Kebijakan-kebijakan strategis nasional perlu
dikomunikasikan secara konsisten sehingga masyarakat memperoleh informasi yang
utuh, benar, dan tidak menimbulkan ruang bagi disinformasi.
“Keberhasilan komunikasi pemerintah diukur dari satu hal
yang jauh lebih penting, yaitu apakah masyarakat semakin percaya kepada
pemerintah,” katanya.
Sekretaris Jenderal DPP Ikatan Pranata Humas Indonesia
(Sekjen DPP Iprahumas), mewakili Ketua Umum Iprahumas Pusat, Dr. Mayrianti
Annisa Anwar, menilai IGPR Summit 2026 merupakan forum strategis untuk
memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka dan dipercaya publik.
“Ukuran keberhasilan komunikasi publik adalah tumbuhnya
kepercayaan masyarakat. Ketika kepercayaan itu terbangun, berbagai program
pemerintah akan lebih mudah dipahami, diterima, dan didukung oleh publik,”
ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh insan humas pemerintah untuk terus
meningkatkan kompetensi dan memperluas kolaborasi lintas sektor.
Ketua Dewan Kehormatan Iprahumas NTB, Prof. Dr. H. Masnun
Tahir, M.Ag mengingatkan, bahwa di tengah derasnya arus informasi, humas harus
menjadi sumber informasi yang kredibel sekaligus penyejuk bagi masyarakat.
“Kepercayaan publik merupakan modal utama komunikasi
pemerintah. Humas yang baik bukanlah humas yang paling keras suaranya,
melainkan humas yang paling dipercaya,” ungkapnya. (*)
