Gubernur NTB memberikan Arahan kepada para ASN dan Pegawai lingkup Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB (Foto Istimewa)
Mataram - Pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) merupakan hal penting. Hal itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPRPKP) akan hal tersebut saat meluncurkan Tim Reaksi Cepat Infrastruktur di Mataram pada Selasa (21/7).
Gubernu meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait Bupati Lombok Barat, dan mengingatkan para pejabat daerah agar berhati-hati serta mengambil pelajaran dari kasus tersebut.
"Ini pelajaran buat kita semua untuk menjaga tata kelola yang bersih", tegasnya.
Gubernur juga menekankan pengawasan agar seluruh tata kelola di Dinas PUPRPKP dijalankan dengan tanggungjawab karena informasi dan pola pengawasan langsung oleh Gubernur sebagai kepala daerah tetap berjalan.
Ia juga mengingatkan agar setiap rupiah anggaran digunakan semaksimal mungkin untuk kebaikan pelaksanaan tugas pelayanan publik.
Secara tegas, Gubernur menyatakan mengetahui setiap "tradisi" yang buruk dan mengingatkan jajaran PUPRPKP untuk memperbaiki dan meningkatkan tata kelola.
Terkait peristiwa tangkao tangan Bupati Lombok Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Gubernur mengingatkan agar peristiwa yang mengejutkan ini menjadi yang terakhir dan tidak terulang di masa depan dan menghimbau agar semua pihak menghornati proses hukum yang sedang berjalan. (RS)
