![]() |
| Gubenur NTB Lalu Muhamad Iqbal Berfoto dengan Komisi V DPR RI (Foto Istimewa) |
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menerima Kunjungan
Kerja Komisi V DPR RI di Pendopo Gubernur NTB dan dalam kesempatan ini,
Gubernur juga menyampaikan kondisi NTB saat ini. Rabu (22/7).
Disampaikan Miq Iqbal, sapaan akrab Gubernur bahwa Provinsi
NTB saat ini diwarnai oleh tantangan fiskal yang terbatas dan tata kelola
pemerintahan yang mendesak untuk dibenahi, meskipun ekonomi terus tumbuh
sebesar 3,22%
“NTB saat ini tengah dalam kondisi fiskal yang terbatas,
infrastruktur jalan dan Ekonomi dan kemiskinan,” terang Miq Iqbal
Dengan kondisi seperti ini, lanjut Miq Iqbal dirinya
mengharapkan agar seluruh jajaran birokrasi baik dalam mengelola anggaran.
Sedangkan untuk infrastruktur jalan, pemerintah Provinsi telah menerjunkan 80
personel Tim Reaksi Cepat (TRC) Infrastruktur untuk menyisir dan memperbaiki
sekitar 20 titik jalan rusak di wilayah Lombok dan Sumbawa dengan menggunakan
anggaran darurat.
“Dari hasil TRC, kami anggaran 3 Miliar untuk pemeliharaan
ruas jalan provinsi selama enam bulan ke depan,” ujar Miq Iqbal.
Sedangkan untuk untuk ekonomi dan kemiskinan, bahwa ekonomi
daerah mencatat pertumbuhan yang baik, dan pemerintah NTB memandang pengentasan
kemiskinan harus diselesaikan langsung ke akar masalahnya dengan menyusun
kebijakan berdasarkan kondisi riil masyarakat sehari-hari.
"Pemerintah NTB memandang pengentasan kemiskinan harus
diselesaikan ke akarnya", ujar Miq Iqbal.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, S.Sos., M.Si
mengatakan, Lombok merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di NTB
sebagai salah satu destinasi wisata unggulan. Lombok membutuhkan dukungan
infrastruktur dan transportasi yang handal untuk meningkatkan konektivitas
antar wilayah memperlancar arus.
“Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan
berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi
sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat,” ujar
Lasarus.
Lanjutnya, Kepercayaan kepada NTB sebagai Tuan Rumah
penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) ke 22 tahun 2028 bersama Nusa
Tenggara Timur dan DKI Jakarta tentu membawa konsekuensi besar berupa dukungan
penyediaan sarana dan prasarana yang representatif serta dukungan infrastruktur
dan konektivitas yang memadai, hal ini diupayakan guna menjamin kelancaran
mobilitas Tim PON dari berbagai Provinsi di seluruh Indonesia dan wisatawan
olahraga secara luas
“Sebelum kita hadir di sini Tim Kunker telah melakukan
kunjungan kerja ke Gelanggang Olah Raga Turida dan peninjauan terhadap gedung
DPRD NTB,” tutupnya mengakhiri sambutan.(*)

