Lombok Tengah – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melakukan evaluasi terhadap program penanggulangan kemiskinan daerah sebagai upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan dan memastikan berbagai program pemerintah berjalan tepat sasaran. Evaluasi tersebut digelar melalui rapat koordinasi yang berlangsung di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah, Selasa (18/8).
Kegiatan dihadiri Wakil Bupati
Lombok Tengah Dr. H.M. Nursiah, Sekretaris Daerah H. Lalu Firman Wijaya, Kepala
BPS Lombok Tengah Muhammad Jupri Sardi, S.ST., perwakilan ITDC, BPJS Kesehatan,
BPJS Ketenagakerjaan, PLN Cabang Praya, perangkat daerah, serta perwakilan
seluruh kecamatan.
Wakil Bupati Lombok Tengah M.
Nursiah mengatakan, angka kemiskinan di Lombok Tengah pada 2025 tercatat
sebesar 10,68 persen. Angka tersebut menempatkan Lombok Tengah pada urutan
ketiga terendah di Provinsi NTB setelah Kota Mataram sebesar 10,55 persen dan
Kota Bima sebesar 10,61 persen.
“Capaian tersebut menunjukkan
adanya penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 12,07
persen pada 2024. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menargetkan angka
kemiskinan kembali turun menjadi sekitar 10,30 persen pada 2026,” ujarnya.
Meski mengalami penurunan, Pemkab
Lombok Tengah tetap memberikan perhatian khusus terhadap sejumlah wilayah yang
masih memiliki kantong kemiskinan cukup tinggi.
Kecamatan Pujut tercatat memiliki
angka kemiskinan sebesar 11,77 persen atau sekitar 16.037 jiwa. Selanjutnya
Kecamatan Jonggat sebesar 10,25 persen atau 13.960 jiwa dan Kecamatan Praya
Barat sebesar 10,17 persen atau 13.858 jiwa.
“Untuk mempercepat penurunan
angka kemiskinan, pemerintah daerah menerapkan strategi “3 Pintu” pada 2026.
Strategi tersebut diarahkan agar berbagai program dan intervensi pemerintah
dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Pintu pertama difokuskan pada Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat
Melalui berbagai program, seperti Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Ketenagakerjaan, bantuan pangan, pasar murah,
hingga bantuan langsung tunai.
Pintu kedua diarahkan pada Peningkatan Pendapatan Masyarakat
Melalui pelatihan kerja, pengembangan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) dan Industri Kecil dan Menengah (IKM), sektor
peternakan, perikanan, serta program padat karya.
Sementara itu, pintu ketiga difokuskan pada Pengurangan Kantong Kemiskinan
Melalui perbaikan rumah
tidak layak huni, penyediaan air minum, sanitasi, serta peningkatan akses
pendidikan.
“Melalui strategi tersebut,
penanganan kemiskinan diharapkan tidak hanya berdampak pada penurunan angka
secara statistik, tetapi juga memberikan perubahan nyata terhadap kondisi
kehidupan masyarakat. Di antaranya melalui berkurangnya beban hidup, meningkatnya
peluang memperoleh pendapatan, serta membaiknya kualitas hunian dan pelayanan
dasar,” tutupnya.
Kepala BPS Lombok Tengah Muhammad
Jupri Sardi mengatakan, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat
kondisi kemiskinan adalah tingkat konsumsi masyarakat miskin berdasarkan hasil
survei di lapangan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah
Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya menekankan pentingnya kolaborasi antara
Bapperida dengan seluruh organisasi perangkat daerah dalam mempercepat
penanganan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem.
“Program penanggulangan
kemiskinan harus dilaksanakan dengan menggunakan indikator yang terukur. Dengan
demikian, intervensi yang dilakukan pemerintah dapat semakin tepat sasaran dan
hasilnya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pun terus mendorong sinergi antarperangkat daerah dan berbagai pihak terkait agar target penurunan angka kemiskinan pada 2026 dapat tercapai sekaligus memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Red)
