 |
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lombok Tengah, Taufikurrahman Pua Note |
Lombok Tengah – Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di daerah ini turun menjadi 10,34 persen pada Maret 2026, dari sebelumnya 10,68 persen pada 2025. Angka tersebut setara dengan sekitar 106,82 ribu penduduk.
Capaian ini menempatkan Lombok Tengah sebagai daerah dengan persentase penduduk miskin terendah ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), setelah Kota Mataram dan Kota Bima.
Penurunan tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik capaian itu, masih terdapat pekerjaan besar yang perlu dituntaskan, yakni memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lombok Tengah, Taufikurrahman Pua Note, menilai penurunan angka kemiskinan tersebut sebagai salah satu indikator penting dalam mengevaluasi hasil pembangunan daerah.
“Penurunan persentase penduduk miskin di Lombok Tengah dari 10,68 persen pada 2025 menjadi 10,34 persen pada 2026 merupakan perkembangan positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Capaian ini menjadi salah satu indikator bahwa upaya pengentasan kemiskinan perlu terus diperkuat melalui program pembangunan yang terarah dan berkelanjutan,” ujarnya.
Bukan Sekadar Menurunkan Angka Kemiskinan
Perbaikan kondisi kemiskinan di Lombok Tengah tidak hanya terlihat dari berkurangnya persentase penduduk miskin. Dua indikator lain, yakni Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), juga menunjukkan tren penurunan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,15 pada Maret 2025 menjadi 1,05 pada Maret 2026. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan merosot dari 0,31 menjadi 0,18 pada periode yang sama.
Penurunan kedua indeks ini memberikan gambaran bahwa kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin mengecil. Selain itu, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga menunjukkan perbaikan.
Menurut Taufikurrahman, pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya diukur dari jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Pemerintah juga perlu memperhatikan seberapa jauh kondisi ekonomi masyarakat miskin dari batas tersebut serta bagaimana kesenjangan di antara mereka dapat dipersempit.
“Kita tidak hanya melihat kemiskinan dari sisi jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga dari kedalaman dan keparahannya. Penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan dari 1,15 menjadi 1,05 serta Indeks Keparahan Kemiskinan dari 0,31 menjadi 0,18 menunjukkan adanya perbaikan pada kedua indikator tersebut,” jelasnya.
Garis Kemiskinan Meningkat, Daya Beli Perlu Dijaga
Meski sejumlah indikator menunjukkan perbaikan, tantangan ekonomi masyarakat masih perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya terlihat dari meningkatnya garis kemiskinan di Lombok Tengah.
Pada Maret 2026, garis kemiskinan tercatat sebesar Rp618.843 per kapita per bulan. Nilai ini meningkat 8,78 persen dibandingkan Maret 2025 yang mencapai Rp568.910 per kapita per bulan.
Kenaikan tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama karena komoditas makanan masih mendominasi pembentukan garis kemiskinan dengan kontribusi sekitar 75,85 persen.
Dengan kondisi tersebut, upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya bertumpu pada bantuan sosial. Penguatan daya beli, perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif juga menjadi bagian penting dalam mendorong kesejahteraan yang berkelanjutan.
Perkuat Sinergi, Pastikan Manfaat Pembangunan Merata
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah terus mendorong sinergi lintas sektor untuk mempercepat penanganan kemiskinan. Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi program perlindungan sosial, pengembangan ekonomi inklusif, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pendekatan yang terarah dan berbasis data dinilai penting agar program pemerintah dapat menjangkau kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dengan demikian, kebijakan yang dijalankan tidak hanya menghasilkan penurunan angka kemiskinan secara statistik, tetapi juga menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan masyarakat.
Penurunan persentase penduduk miskin menjadi modal penting bagi Lombok Tengah untuk melanjutkan agenda pembangunan. Ke depan, tantangannya adalah menjaga tren positif tersebut, memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dari manfaat pembangunan.
“Tantangan ke depan adalah memastikan agar penurunan angka kemiskinan dapat terus berlanjut dan dirasakan secara merata oleh masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor, optimalisasi program perlindungan sosial, penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta pemenuhan infrastruktur dasar agar kebijakan yang dilaksanakan benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat,” tutup Taufikurrahman Pua Note.(Man)
