Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, Rakornas TPAKD 2026 dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna memperkuat koordinasi dan merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan literasi serta inklusi keuangan masyarakat.
Kehadiran Wakil Bupati Lombok Tengah mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong pemerataan akses keuangan, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sektor pertanian, pariwisata, serta berbagai sektor produktif lainnya yang menjadi penggerak perekonomian daerah.
Perluasan akses keuangan tidak hanya berkaitan dengan kemudahan masyarakat memperoleh layanan perbankan dan pembiayaan, tetapi juga menjadi salah satu faktor penting dalam membuka peluang usaha, meningkatkan produktivitas, dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Melalui penguatan peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong masyarakat agar semakin mudah menjangkau produk dan layanan jasa keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan. Upaya ini juga diharapkan dapat memperluas kesempatan pelaku UMKM untuk memperoleh akses pembiayaan serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan.
Bagi Kabupaten Lombok Tengah, langkah tersebut memiliki arti penting dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Pengembangan UMKM, penguatan sektor pertanian, serta pertumbuhan sektor pariwisata membutuhkan dukungan ekosistem keuangan yang mampu menjangkau masyarakat hingga ke tingkat akar rumput.
Dengan akses keuangan yang semakin luas, pelaku usaha diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan kapasitas usaha, meningkatkan daya saing, dan menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Pada saat yang sama, peningkatan literasi keuangan juga menjadi penting agar masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan bertanggung jawab.
Rakornas TPAKD 2026 diharapkan menghasilkan penguatan koordinasi serta langkah-langkah konkret yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan potensi masing-masing wilayah.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk terus mendukung berbagai upaya perluasan inklusi keuangan melalui sinergi dengan pemerintah pusat, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan. Komitmen ini diharapkan mampu memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan.
Melalui penguatan akses keuangan yang inklusif, Kabupaten Lombok Tengah diharapkan dapat terus mengoptimalkan potensi daerah, memperkuat ekonomi masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan yang dapat dirasakan secara lebih luas. (Man)
