Foto: Bakal Calon Kepala Desa Kediri, Faorani, Bersama puluhan simpatisan datangi sekretariat panitia pemilihan kepala desa Kediri Jum'at (30/10) malam.
Lombok Barat – Bakal calon Kepala Desa Kediri, Mohammad Faorani, mempersoalkan tidak dihitungnya Surat Keputusan (SK) kepengurusan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam komponen penilaian Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
Keberatan itu disampaikan Faurani saat mendatangi sekretariat panitia pemilihan kepala desa di Kantor Desa Kediri, Lombok Barat, bersama puluhan simpatisannya, Jumat (30/10) malam.
Dia meminta panitia Kabupaten merevisi ulang kebijakan tersebut karena di peraturan Permendagri tahun 2018 tentang LKD dan peraturan Bupati Lombok Barat tentang Desa Wisata Tahun 2020.
Menurut Faorani, Pokdarwis memiliki peran dalam pengembangan potensi desa, terutama sektor pariwisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena itu, kepengurusannya menjadi bagian dari kelembagaan masyarakat desa yang bermitra dengan Pemerintah Desa.
“Kami meminta panitia Kabupaten ini mengkaji kembali penilaiannya. Dasarnya harus jelas dan diterapkan secara konsisten sesuai aturan, jangan sekarang bilang A, besok bilang B, dan sudah jelas bahwa Pokdarwis ini merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Silahkan di cek,” tegas Faor.
Dia juga mempertanyakan perbedaan perlakuan terhadap pengalaman guru swasta. Sebab, pengalaman tersebut tidak tercantum secara khusus dalam daftar pengalaman kerja nonpemerintah/organisasi pada Peraturan Bupati (Perbup) Lombok Barat sebagai acuan Pilkades 2026. Namun, pengalaman guru swasta justru dapat diperhitungkan dalam kategori tersebut.
"Jika mau mengacu ke Perbup bahwa lembaga Pokdarwis ini tidak disebut, maka apa bedanya dengan Guru swasta, kan infonya PMD sendiri yang telah menyebut bahwa sebelumnya guru swasta itu tidak terhitung, kok tiba-tiba sekarang masuk ke dalam hitungan mereka," terangnya.
Dia meminta panitia dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lombok Barat sebagai panitia Kabupaten memberikan penjelasan tertulis mengenai dasar penilaian tersebut. Menurutnya, perbedaan arahan tanpa landasan aturan yang jelas berpotensi menimbulkan gejolak di tingkat panitia desa.
Faorani juga mengingatkan panitia agar berhati-hati menyampaikan informasi mengenai status bakal calon kepada masyarakat sebelum seluruh tahapan seleksi selesai. "Karena saya sudah mendengar salah satu oknum panitia menceritakan hal yang tidak wajar ke masyarakat, padahal ini tahapannya belum selesai," katanya.
Menanggapi ini, Ketua Panitia Pilkades Kediri, Zulkifli, mengatakan pihaknya menjalankan tugas berdasarkan Perbup serta arahan panitia tingkat kecamatan dan kabupaten.
Terkait Pokdarwis, dia mengaku tidak berani memasukkannya dalam komponen LKD karena sebelumnya telah menerima arahan Kepala Dinas PMD Lombok Barat agar kepengurusan tersebut tidak dihitung.
“Kami tetap berpedoman pada Perbup dan arahan dari tingkat kecamatan maupun kabupaten. Untuk Pokdarwis, sebelumnya sudah ada arahan agar tidak dihitung sebagai LKD oleh kepala dinas PMD,” kata Zulkifli.
Sementara mengenai pengalaman guru swasta, Zulkifli menjelaskan Kepala Dinas PMD telah berkonsultasi dengan pihak yayasan. Hasilnya, pengalaman sebagai guru swasta dapat diperhitungkan dalam kategori pengalaman kerja nonpemerintah.
Zulkifli mengatakan jumlah bakal calon yang melebihi lima orang membuat seleksi dilanjutkan melalui penilaian tambahan. "Tiga komponen yang digunakan ini diantaranya pengalaman kerja di pemerintahan, pengalaman kerja nonpemerintah atau organisasi, serta pengalaman dalam lembaga kemasyarakatan desa," paparnya.
Sebelumnya, panitia menetapkan enam bakal calon yang memenuhi persyaratan, yakni Moh. Faorani, H. Muktasimbillah, Erwin Hardi, Chandra Wirawan, Tauhid, dan Lahamudin. Kini, tahapan Pilkades di Lombok Barat tengah memasuki masa persiapan seleksi tambahan untuk menetapkan 5 calon kepala Desa.
