 |
| Ramli Ahmad Tokoh pemuda dan masyarakat Lombok Barat |
Lombok Barat – Tokoh pemuda dan masyarakat Lombok Barat, Ramli Ahmad, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas pemerintahan daerah di tengah dinamika pascaoperasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan mantan kepala daerah.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat tetap fokus membenahi birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa kritik dan pengawasan terhadap pemerintah harus disampaikan berdasarkan data, fakta, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Ramli, peristiwa OTT tersebut semestinya menjadi momentum untuk memperkuat integritas aparatur, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Saya mendukung penuh Pemkab Lombok Barat untuk terus bekerja membenahi birokrasi dan menjaga mutu pelayanan publik. Jangan sampai energi pemerintah terkuras habis hanya untuk merespons polemik berkepanjangan, sementara pemenuhan kebutuhan masyarakat justru terabaikan,” kata Ramli, Selasa (27/10/2026).
Ia menilai birokrasi harus tetap berorientasi pada pelayanan masyarakat, bukan menjadi arena pertarungan kepentingan politik antarkelompok. Karena itu, kritik dan tuntutan publik diharapkan mengarah pada perbaikan sistem pemerintahan, bukan sekadar memperpanjang polemik.
Minta Seleksi Jabatan Dinilai Secara Objektif
Ramli juga menyoroti dinamika dan perhatian publik terhadap proses seleksi serta penataan jabatan strategis di lingkungan Pemkab Lombok Barat.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum memeriksa fakta, dokumen, dan ketentuan yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
Menurut dia, proses seleksi dan penempatan pejabat harus dinilai berdasarkan kepatuhan terhadap regulasi, transparansi prosedur, serta indikator penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Keputusan yang belum terbukti melanggar aturan jangan dipersoalkan hanya karena tidak memuaskan ekspektasi pihak tertentu. Jika ada indikasi pelanggaran, sampaikan dengan bukti yang sah. Sebaliknya, jika tidak ada bukti memadai, jangan membangun narasi yang berpotensi mereduksi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah,” ujarnya.
Meski demikian, penilaian terhadap proses seleksi jabatan tetap perlu membuka ruang bagi pengawasan publik. Setiap dugaan penyimpangan, apabila disertai bukti yang relevan, perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dorong Pengawasan dan Transparansi Birokrasi
Lebih lanjut, Ramli menegaskan bahwa peristiwa OTT harus menjadi peringatan bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, serta mencegah potensi konflik kepentingan.
Ia juga mengingatkan agar evaluasi terhadap aparatur sipil negara (ASN) dilakukan berdasarkan ketentuan manajemen ASN, prinsip sistem merit, dan asas kepastian hukum.
Menurutnya, upaya membangun birokrasi yang bersih harus diikuti dengan proses pengambilan keputusan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pembenahan pemerintahan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa tanpa landasan hukum yang jelas.
“Kita semua menghendaki birokrasi yang bersih, tetapi proses penegakannya pun harus dilakukan secara bersih dan taat hukum. Niat baik untuk memperbaiki pemerintahan jangan sampai melahirkan preseden buruk akibat keputusan yang diambil secara presipit atif, tanpa dasar hukum yang sah, apalagi hanya sekadar mengakomodasi kehendak sekelompok pihak,” tutupnya.
Ramli berharap Pemkab Lombok Barat dapat menjaga kesinambungan pelayanan publik sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berintegritas.
Di sisi lain, ia menilai partisipasi masyarakat melalui kritik dan pengawasan tetap diperlukan sebagai bagian dari upaya memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan kepentingan publik. (Red)
