Tak Ingin Berpuas Diri, Pemkab Loteng Siapkan Strategi Baru Tekan Angka Kemiskinan

Wakil Bupati Lombok Tengah, M. Nursiah

Lombok Tengah – Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan tren positif. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di daerah tersebut turun menjadi 10,34 persen, dari sebelumnya 10,68 persen.

Wakil Bupati Lombok Tengah, M. Nursiah mengatakan, penurunan ini menjadi kabar baik sekaligus motivasi bagi Pemerintah daerah untuk terus memperkuat berbagai program penanggulangan kemiskinan agar hasilnya lebih optimal dan tepat sasaran.

“Capaian tersebut bukan alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, diperlukan langkah yang lebih terarah, terukur, dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar angka kemiskinan dapat terus ditekan,” katanya.

Nursiah menyebut, Dalam upaya penurunan angka kemiskinan, pemerintah daerah menyiapkan sejumlah strategi. Pertama, memperkuat penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar dalam menentukan masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan.

“Melalui DTSEN, pemerintah akan melakukan validasi dan verifikasi data untuk memastikan ketepatan sasaran program. Dengan demikian, intervensi yang diberikan dapat menjangkau keluarga miskin sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing,” jelasnya.

Kedua, memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat. Pemerintah akan mengidentifikasi kondisi keluarga miskin, mulai dari persoalan rumah tidak layak huni, keterbatasan ekonomi dan usaha produktif, hingga akses pendidikan serta kesehatan.

“Hasil identifikasi tersebut nantinya menjadi dasar dalam menentukan bentuk bantuan maupun program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan setiap keluarga,” ucapnya.

Ketiga, memperkuat pendampingan secara khusus terhadap keluarga penerima program. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan berbagai intervensi pemerintah dapat berjalan efektif dan tidak mengalami kendala di lapangan.

“Pendampingan diharapkan mampu memastikan program benar-benar terlaksana, sekaligus membantu masyarakat memanfaatkan bantuan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan taraf hidupnya,” tegasnya.

Terkait target ke depan, pemerintah daerah berharap angka kemiskinan dapat terus ditekan hingga berada di bawah 10 persen. Bahkan, dengan sisa waktu tiga tahun dalam periode perencanaan pembangunan daerah, pemerintah optimistis angka tersebut berpeluang turun hingga 9 persen.

Meski demikian, upaya tersebut tetap harus mempertimbangkan berbagai dinamika yang memengaruhi kemiskinan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun aspek perlindungan masyarakat.

“Kita berharap penurunan angka kemiskinan menjadi dorongan bagi seluruh stakeholder untuk memperkuat kolaborasi dan memastikan setiap program pembangunan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutupnya. (Man)