Lombok Tengah –
Sebanyak 42 perempuan mendapatkan penanganan terkait kasus kekerasan seksual di
Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Oktober
2026. Selain pendampingan hukum, para korban juga memperoleh layanan konseling
dan penguatan psikologis untuk membantu memulihkan kondisi mereka.
Kepala UPTD PPA Lombok Tengah, Baiq Indria Purnawati
Angka tersebut menjadi perhatian serius Unit
Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Lombok
Tengah. Pasalnya, penanganan korban tidak hanya membutuhkan proses hukum, tetapi
juga pemulihan mental serta dukungan lingkungan keluarga.
Kepala UPTD PPA Lombok Tengah, Baiq Indria
Purnawati, mengatakan penanganan korban kekerasan seksual dilakukan melalui dua
pendekatan utama, yakni pendampingan hukum dan pendampingan psikologis.
Kedua layanan tersebut diberikan sejak korban
melaporkan kejadian hingga proses hukum berjalan di pengadilan.
“Kalau untuk kekerasan seksual, kami ada dua
penanganan. Ada penanganan hukum dan penanganan psikologis,” ungkapnya, Senin
(16/11).
Dia menjelaskan, pendampingan hukum dilakukan
dengan membantu korban selama proses penanganan perkara oleh aparat penegak
hukum. Sementara pendampingan psikologis bertujuan membantu korban menghadapi
trauma dan memulihkan kondisi mental setelah mengalami kekerasan.
Bahkan, pemeriksaan psikologis juga menjadi
bagian penting dalam proses penyidikan. Hasil pemeriksaan tersebut dapat
digunakan sebagai dokumen pendukung untuk melengkapi berkas perkara.
“Untuk penanganan hukum, teman-teman
pendamping juga ikut melakukan pendampingan. Kemudian untuk psikologis, korban
juga mendapatkan pemeriksaan dan penguatan,” jelasnya.
Dalam proses pendampingan, pihaknya menemukan
beragam pola kejadian yang melibatkan anak perempuan. Salah satunya, korban
diajak pergi oleh seseorang yang memiliki hubungan pacaran dengannya dengan
alasan jalan-jalan.
Namun, dalam beberapa kasus, korban justru
dibawa selama dua hingga tiga hari sebelum akhirnya dikembalikan. Bahkan, ada
yang dibawa hingga ke luar daerah, termasuk Bali.
“Modusnya kadang pacaran, kemudian diajak
jalan-jalan. Ada yang sampai dua atau tiga hari baru dikembalikan,” bebernya.
Situasi tersebut kerap membuat keluarga
kesulitan mengetahui apa yang sebenarnya dialami anak. Terlebih, tidak semua
korban berani menceritakan kejadian yang dialaminya secara langsung kepada
orang tua.
Sebagian anak justru memilih bercerita
terlebih dahulu kepada bibi atau teman dekat sebelum akhirnya mendapatkan
pendampingan dari UPTD PPA.
“Ada anak yang tidak berani cerita kepada
orang tuanya. Biasanya dia lebih dulu cerita kepada bibinya atau teman
dekatnya. Dari situ kemudian mereka datang untuk mendapatkan pendampingan,”
tuturnya.
Setelah korban kembali, petugas melakukan
pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan kebutuhan penanganan lebih
lanjut. Jika terdapat indikasi kemungkinan kehamilan, pemeriksaan kesehatan
termasuk tes kehamilan juga dilakukan dengan melibatkan tenaga bidan.
“Kalau anak baru kembali setelah kejadian,
kami periksa juga kondisinya. Kebetulan di sini ada bidan, sehingga bisa
dilakukan pemeriksaan, termasuk tes kehamilan jika diperlukan,” katanya.
Pendampingan terhadap korban juga tidak
berhenti ketika perkara memasuki ranah hukum. UPTD PPA memastikan korban tetap
mendapatkan dukungan selama proses persidangan hingga putusan pengadilan.
“Alhamdulillah, kasus-kasus yang kami tangani
tetap dikawal sampai proses putusan. Bahkan, ketika sudah masuk ruang sidang,
kalau dibutuhkan pendampingan, kami juga ikut mendampingi korban,” ujarnya.
Orang Tua Jadi Sasaran Edukasi
Di sisi lain, UPTD PPA Lombok Tengah mulai
mengevaluasi strategi pencegahan kekerasan seksual dan pernikahan dini. Selama
ini, kegiatan sosialisasi lebih banyak menyasar anak-anak sebagai kelompok yang
rentan menjadi korban.
Namun, pengalaman selama mendampingi korban
menunjukkan bahwa peran keluarga juga menjadi faktor penting dalam upaya
pencegahan. Karena itu, pada 2027 mendatang, pihaknya berencana memperluas
sasaran edukasi dengan melibatkan para orang tua.
Menurut Indria, orang tua perlu dibekali
pemahaman mengenai pola asuh atau parenting agar mampu membangun komunikasi
yang terbuka dengan anak.
Dengan komunikasi yang baik, anak diharapkan
tidak merasa takut atau ragu untuk menceritakan persoalan yang dihadapi kepada
keluarga.
“Untuk 2027, sepertinya memang perlu ada
perubahan metode. Selama ini kita banyak menyasar anak-anak sebagai calon
korban. Sekarang kita ingin membekali orang tuanya juga,” ungkapnya.
Dia menilai, keluarga harus menjadi
lingkungan pertama yang memberikan rasa aman bagi anak. Jangan sampai anak
justru merasa lebih nyaman mencari tempat bercerita di luar rumah karena tidak
menemukan ruang komunikasi yang terbuka dengan orang tuanya.
“Jangan sampai anak merasa lebih nyaman
mencari teman di luar daripada dengan orang tuanya sendiri. Paling tidak, anak
bisa menangkap bahwa orang tuanya adalah teman untuk bercerita,” katanya.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, UPTD
PPA mempertimbangkan menggandeng psikolog tumbuh kembang anak. Materi edukasi
nantinya akan disesuaikan dengan tahapan usia, mulai dari anak usia dini hingga
remaja.
Melalui pendekatan tersebut, orang tua
diharapkan memahami pola pengasuhan yang tepat sesuai perkembangan anak,
sekaligus mampu mengenali perubahan perilaku dan potensi persoalan yang
dihadapi anak.
“Rencananya kami ingin menggandeng psikolog
tumbuh kembang. Harapannya mereka bisa memberikan metode pengasuhan sesuai
dengan kelompok usia anak,” pungkasnya. (Man)
