TfW0GfCpGSd9TSOoGpCpBUG5

42 Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Loteng Dapat Pendampingan Psikologis

Kepala UPTD PPA Lombok Tengah, Baiq Indria Purnawati
Lombok Tengah – Sebanyak 42 perempuan mendapatkan penanganan terkait kasus kekerasan seksual di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Nusa Tenggara Barat (NTB), hingga Oktober 2026. Selain pendampingan hukum, para korban juga memperoleh layanan konseling dan penguatan psikologis untuk membantu memulihkan kondisi mereka.

Angka tersebut menjadi perhatian serius Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Lombok Tengah. Pasalnya, penanganan korban tidak hanya membutuhkan proses hukum, tetapi juga pemulihan mental serta dukungan lingkungan keluarga.

Kepala UPTD PPA Lombok Tengah, Baiq Indria Purnawati, mengatakan penanganan korban kekerasan seksual dilakukan melalui dua pendekatan utama, yakni pendampingan hukum dan pendampingan psikologis.

Kedua layanan tersebut diberikan sejak korban melaporkan kejadian hingga proses hukum berjalan di pengadilan.

“Kalau untuk kekerasan seksual, kami ada dua penanganan. Ada penanganan hukum dan penanganan psikologis,” ungkapnya, Senin (16/11).

Dia menjelaskan, pendampingan hukum dilakukan dengan membantu korban selama proses penanganan perkara oleh aparat penegak hukum. Sementara pendampingan psikologis bertujuan membantu korban menghadapi trauma dan memulihkan kondisi mental setelah mengalami kekerasan.

Bahkan, pemeriksaan psikologis juga menjadi bagian penting dalam proses penyidikan. Hasil pemeriksaan tersebut dapat digunakan sebagai dokumen pendukung untuk melengkapi berkas perkara.

“Untuk penanganan hukum, teman-teman pendamping juga ikut melakukan pendampingan. Kemudian untuk psikologis, korban juga mendapatkan pemeriksaan dan penguatan,” jelasnya.

Dalam proses pendampingan, pihaknya menemukan beragam pola kejadian yang melibatkan anak perempuan. Salah satunya, korban diajak pergi oleh seseorang yang memiliki hubungan pacaran dengannya dengan alasan jalan-jalan.

Namun, dalam beberapa kasus, korban justru dibawa selama dua hingga tiga hari sebelum akhirnya dikembalikan. Bahkan, ada yang dibawa hingga ke luar daerah, termasuk Bali.

“Modusnya kadang pacaran, kemudian diajak jalan-jalan. Ada yang sampai dua atau tiga hari baru dikembalikan,” bebernya.

Situasi tersebut kerap membuat keluarga kesulitan mengetahui apa yang sebenarnya dialami anak. Terlebih, tidak semua korban berani menceritakan kejadian yang dialaminya secara langsung kepada orang tua.

Sebagian anak justru memilih bercerita terlebih dahulu kepada bibi atau teman dekat sebelum akhirnya mendapatkan pendampingan dari UPTD PPA.

“Ada anak yang tidak berani cerita kepada orang tuanya. Biasanya dia lebih dulu cerita kepada bibinya atau teman dekatnya. Dari situ kemudian mereka datang untuk mendapatkan pendampingan,” tuturnya.

Setelah korban kembali, petugas melakukan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan kebutuhan penanganan lebih lanjut. Jika terdapat indikasi kemungkinan kehamilan, pemeriksaan kesehatan termasuk tes kehamilan juga dilakukan dengan melibatkan tenaga bidan.

“Kalau anak baru kembali setelah kejadian, kami periksa juga kondisinya. Kebetulan di sini ada bidan, sehingga bisa dilakukan pemeriksaan, termasuk tes kehamilan jika diperlukan,” katanya.

Pendampingan terhadap korban juga tidak berhenti ketika perkara memasuki ranah hukum. UPTD PPA memastikan korban tetap mendapatkan dukungan selama proses persidangan hingga putusan pengadilan.

“Alhamdulillah, kasus-kasus yang kami tangani tetap dikawal sampai proses putusan. Bahkan, ketika sudah masuk ruang sidang, kalau dibutuhkan pendampingan, kami juga ikut mendampingi korban,” ujarnya.

Orang Tua Jadi Sasaran Edukasi

Di sisi lain, UPTD PPA Lombok Tengah mulai mengevaluasi strategi pencegahan kekerasan seksual dan pernikahan dini. Selama ini, kegiatan sosialisasi lebih banyak menyasar anak-anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban.

Namun, pengalaman selama mendampingi korban menunjukkan bahwa peran keluarga juga menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan. Karena itu, pada 2027 mendatang, pihaknya berencana memperluas sasaran edukasi dengan melibatkan para orang tua.

Menurut Indria, orang tua perlu dibekali pemahaman mengenai pola asuh atau parenting agar mampu membangun komunikasi yang terbuka dengan anak.

Dengan komunikasi yang baik, anak diharapkan tidak merasa takut atau ragu untuk menceritakan persoalan yang dihadapi kepada keluarga.

“Untuk 2027, sepertinya memang perlu ada perubahan metode. Selama ini kita banyak menyasar anak-anak sebagai calon korban. Sekarang kita ingin membekali orang tuanya juga,” ungkapnya.

Dia menilai, keluarga harus menjadi lingkungan pertama yang memberikan rasa aman bagi anak. Jangan sampai anak justru merasa lebih nyaman mencari tempat bercerita di luar rumah karena tidak menemukan ruang komunikasi yang terbuka dengan orang tuanya.

“Jangan sampai anak merasa lebih nyaman mencari teman di luar daripada dengan orang tuanya sendiri. Paling tidak, anak bisa menangkap bahwa orang tuanya adalah teman untuk bercerita,” katanya.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, UPTD PPA mempertimbangkan menggandeng psikolog tumbuh kembang anak. Materi edukasi nantinya akan disesuaikan dengan tahapan usia, mulai dari anak usia dini hingga remaja.

Melalui pendekatan tersebut, orang tua diharapkan memahami pola pengasuhan yang tepat sesuai perkembangan anak, sekaligus mampu mengenali perubahan perilaku dan potensi persoalan yang dihadapi anak.

“Rencananya kami ingin menggandeng psikolog tumbuh kembang. Harapannya mereka bisa memberikan metode pengasuhan sesuai dengan kelompok usia anak,” pungkasnya. (Man)

0Comments

Tambahkan komentar

Info

  • Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
  • +0123456789
  • info@domainku.com

About Me

myPhoto
Admin
Situs berita terpercaya yang mengunggulkan nilai kesantunan lugas dan keberimbangan dalam merangkum ragam peristiwa pendidikan, sosial, budaya, olahraga, politik, hukrim dan lainnya.
View my complete profile