Lombok Tengah - Ketersediaan alat
kontrasepsi masih menjadi salah satu tantangan dalam mengoptimalkan pelayanan
Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB)..jpeg)
Kepala DP3AP2KB Kabupaten Lombok Tengah, Kusriadi
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Tengah mengakui, selama ini pemenuhan kebutuhan alat kontrasepsi masih bergantung pada dukungan pemerintah pusat.
Sejumlah alat kontrasepsi yang dibutuhkan dalam pelayanan KB di antaranya implan dan Intrauterine Device (IUD). Kedua metode tersebut menjadi pilihan yang terus didorong pemerintah karena termasuk kontrasepsi jangka panjang.
Kepala DP3AP2KB Lombok Tengah, Kusriadi mengatakan, keterbatasan pasokan alat kontrasepsi sempat menjadi kendala dalam pelaksanaan pelayanan, terutama ketika pemerintah daerah menggelar momentum pelayanan KB pada hari-hari besar tertentu.
Sejumlah kegiatan pelayanan biasanya dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Ibu maupun momentum hari jadi daerah sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan kontrasepsi.
“Permasalahan kita memang pada alat kontrasepsi. Selama ini kita mendapatkan dukungan dari pusat, termasuk untuk kebutuhan implan dan IUD,” ujarnya.
Kusriadi menjelaskan, kebutuhan alat kontrasepsi belum didukung secara khusus melalui anggaran APBD. Sementara dukungan operasional yang tersedia lebih banyak digunakan untuk menunjang kegiatan petugas, termasuk pelaporan pelayanan.
“Kita tetap berupaya mengoptimalkan pelayanan melalui kerja sama dengan tenaga kesehatan di puskesmas, bidan desa, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya,” jelasnya.
Pihaknya berharap dukungan ketersediaan alat kontrasepsi dapat terus diperkuat agar masyarakat semakin mudah mengakses pelayanan KB, terutama bagi pasangan yang ingin menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. (Man)
