Lombok Tengah - Upaya menekan angka stunting di
Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tidak cukup hanya dengan
memastikan pemenuhan gizi ibu dan anak. Persoalan pernikahan usia anak, sanitasi
keluarga, hingga pola asuh turut menjadi tantangan yang harus ditangani secara
serius.
Kepala DP3AP2KB Lombok Tengah, Kusriadi
Berdasarkan data 2025 yang digunakan pada 2026, tercatat sekitar 35 ribu pasangan usia subur (PUS) di Lombok Tengah masuk kategori keluarga berisiko stunting. Meski mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai sekitar 40 ribu pasangan, jumlah tersebut masih menjadi pekerjaan besar bagi pemerintah daerah.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Lombok Tengah, H. Kusriadi, mengatakan, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan lebih mendalam terhadap puluhan ribu keluarga tersebut.
Menurutnya, data yang tersedia saat ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi sosial dan ekonomi keluarga sasaran. Padahal, informasi mengenai tingkat kesejahteraan, sebaran wilayah, hingga riwayat pernikahan usia anak sangat penting untuk menentukan bentuk intervensi yang tepat.
“Data ini perlu kita bedah by name by address. Kita ingin tahu apakah mereka masuk kelompok miskin, pasangan usia anak, atau memiliki persoalan lain yang meningkatkan risiko stunting,” katanya.
Ia menegaskan, pernikahan usia anak menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus. Sebab, perkawinan pada usia terlalu muda bukan hanya berisiko terhadap kesehatan ibu dan anak, tetapi juga berkaitan dengan kesiapan mental, ekonomi, serta kemampuan orang tua dalam menjalankan pengasuhan.
Keluarga yang belum memiliki kesiapan ekonomi dan mental berpotensi menghadapi persoalan dalam memenuhi kebutuhan anak. Kondisi tersebut bisa semakin kompleks ketika terjadi perceraian atau orang tua harus bekerja jauh dari keluarga sehingga pengasuhan anak tidak berjalan optimal.
“Selain pernikahan usia anak, sejumlah kondisi lain juga menjadi indikator keluarga berisiko stunting. Di antaranya keluarga yang belum memiliki jamban layak, kehamilan pada usia di atas 35 tahun, serta pasangan yang memiliki lebih dari tiga anak,” jelasnya.
Kusriadi menegaskan, untuk menekan berbagai risiko tersebut, DP3AP2KB Lombok Tengah mengerahkan 2.391 Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di seluruh wilayah. Setiap tim terdiri dari tiga unsur, yakni tenaga kesehatan, kader keluarga berencana, dan kader masyarakat.
Tim ini bertugas mendatangi keluarga sasaran untuk memberikan edukasi sekaligus pendampingan sesuai kondisi masing-masing. Pasangan yang belum berusia 19 tahun, misalnya, diarahkan untuk menunda kehamilan.
“Sementara ibu yang sudah hamil mendapatkan pendampingan agar rutin memeriksakan kehamilan dan memantau perkembangan janin hingga persalinan,” terangnya.
Pendampingan juga mencakup persoalan sanitasi dan akses terhadap layanan dasar. Apabila ditemukan keluarga yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, TPK diharapkan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar persoalan tersebut dapat ditangani secara terpadu.
“Kalau sudah terjadi kehamilan, kita kawal. Pastikan pemeriksaan rutin, pantau pertumbuhan janinnya, sampai nanti bagaimana kondisi bayi saat lahir. Jadi bukan hanya menangani setelah anak mengalami stunting, tetapi mencegah risiko sejak awal,” ucapnya.
Meski demikian, Kusriadi mengakui, jumlah tenaga pendamping yang tersedia masih menghadapi tantangan jika dibandingkan dengan banyaknya keluarga sasaran.
“Saat ini, penempatan tim masih berbasis desa, dengan satu hingga dua tim di setiap desa sesuai jumlah keluarga yang harus didampingi,” imbuhnya.
Padahal, menurutnya, pendampingan idealnya dapat diperkuat hingga tingkat posyandu agar jangkauan pelayanan lebih dekat dengan keluarga sasaran dan pemantauan kondisi mereka bisa dilakukan secara lebih intensif.
Di luar pendampingan keluarga, pencegahan pernikahan usia anak juga membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah desa dan masyarakat. Sejumlah desa di Lombok Tengah telah memiliki peraturan desa maupun awig-awig untuk mencegah perkawinan anak. Namun, penerapannya belum merata di seluruh wilayah.
Kusriadi menilai, kepala dusun dan pemerintah desa memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Karena itu, setiap indikasi maupun kasus perkawinan usia anak perlu dilaporkan dan ditangani secara terbuka, bukan justru disembunyikan.
“Dokumen itu akan bermakna kalau ada komitmen bersama. Kalau hanya dibuat sebagai regulasi, tetapi tidak dikawal dan dilaksanakan, tentu tidak akan memberikan perubahan,” tegasnya.
Ia juga mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor, mulai dari dunia pendidikan, layanan kesehatan, Kementerian Agama, hingga lembaga perlindungan anak. Menurutnya, persoalan stunting dan perkawinan anak memiliki keterkaitan yang kompleks sehingga tidak bisa hanya dibebankan kepada satu OPD.
Sementara itu, evaluasi terhadap pendampingan keluarga dilakukan melalui laporan kunjungan dan pemantauan perkembangan kondisi keluarga sasaran. Pemerintah ingin memastikan pendampingan yang diberikan benar-benar menghasilkan perubahan, baik dari sisi sanitasi, kesehatan ibu selama kehamilan, maupun kondisi anak setelah dilahirkan.
Dengan demikian, penanganan stunting di Lombok Tengah diharapkan tidak hanya berorientasi pada penurunan angka kasus, tetapi juga menyentuh akar persoalan yang membuat sebuah keluarga rentan mengalami stunting. (Man)
