![]() |
| Gubernur M. Iqbal Paparkan Kekhasan NTB di hadapan Badan legislasi (baleg) DPR RI Di Gedung Nusantara 1 Jakarta (foto Istimewa) |
JAKARTA – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad
Iqbal memaparkan karakteristik geografis, kekayaan sumber daya kelautan,
potensi pariwisata, hingga kebutuhan penguatan kewenangan dan pembiayaan daerah
kepulauan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR
RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (16/11/2026). RDP membahas Rancangan
Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB
dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan,
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh
Enik Ermawati, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
Nufransa Wira Sakti, Gubernur NTT E. Melkiades Laka Lena, serta pimpinan dan
anggota Baleg DPR RI.
Saat membuka sidang, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan
menyampaikan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut masuk dalam Prolegnas
Prioritas 2026. Pembahasan diarahkan untuk mengakomodasi kekhasan NTB dan NTT,
terutama karakteristik wilayah kepulauan dan potensi pariwisata yang menjadi
keunggulan kedua provinsi.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan
dukungan terhadap penguatan pengaturan kekhasan daerah. Menurutnya, karakteristik
daerah perlu dilihat secara utuh, meliputi kondisi geografis, sumber daya alam,
sosial budaya, kehidupan keagamaan, serta potensi sumber pendapatan. Pengakuan
atas kekhasan tersebut penting agar pengaturan pemerintahan dan pembangunan
dapat lebih sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Dukungan juga disampaikan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh
Enik Ermawati dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
Nufransa Wira Sakti. Perspektif kedua kementerian tersebut berkaitan erat
dengan kebutuhan pengembangan potensi pariwisata serta penguatan kapasitas
fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.
Menanggapi agenda tersebut, Miq Iqbal menegaskan bahwa
pengakuan terhadap kekhasan daerah merupakan substansi paling mendasar dari
revisi undang-undang.
“Bagi kami, hal yang paling penting dari revisi
undang-undang ini adalah adanya pengakuan terhadap kekhasan daerah kami,”
ujarnya.
Ia kemudian memaparkan fakta geografis NTB. Dari total luas
wilayah 49.312,19 kilometer persegi, perairan laut mencapai 29.159,04 kilometer
persegi atau 59,13 persen. Sementara daratan hanya 20.153,15 kilometer persegi
atau 40,87 persen. NTB terdiri atas dua pulau utama, Lombok dan Sumbawa, serta
403 pulau kecil, dengan garis pantai sepanjang 2.992,52 kilometer.
Posisi geografis NTB juga strategis. Selat Lombok merupakan
bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang menghubungkan Samudra
Hindia dan Samudra Pasifik. Bagi NTB, laut bukan sekadar pemisah antarpulau,
melainkan ruang kehidupan, jalur konektivitas, sekaligus sumber pertumbuhan
ekonomi. Namun, karakter kepulauan juga membawa konsekuensi terhadap biaya
pembangunan, distribusi logistik, transportasi, dan jangkauan pelayanan publik.
Dalam kesempatan itu, Miq Iqbal juga mengemukakan pentingnya
penguatan kewenangan dan kapasitas fiskal daerah. Ia juga menyampaikan sejumlah
alternatif pembiayaan, termasuk kemungkinan pengembangan skema penerimaan dari
aktivitas pariwisata dan pemanfaatan obligasi daerah. Opsi tersebut memerlukan
landasan hukum dan pengaturan yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan.
(**)

