Lombok Tengah - Geliat investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Lombok Tengah, terus menunjukkan perkembangan positif. Dalam setahun terakhir, nilai investasi di kawasan pariwisata unggulan Nusa Tenggara Barat (NTB) tersebut diklaim telah mencapai sekitar Rp4 triliun.
Tren positif ini semakin terlihat dengan masuknya enam investor baru sepanjang 2026. Seluruh investor tersebut disebut telah menyatakan kesiapan untuk merealisasikan investasinya melalui pembangunan fasilitas akomodasi di kawasan Mandalika.
General Manager The Mandalika, I Made Pari Wijaya, mengatakan kehadiran investor baru tidak sekadar menunjukkan meningkatnya minat terhadap kawasan tersebut, tetapi juga menjadi bukti kepercayaan terhadap iklim investasi dan kondisi sosial masyarakat setempat.
"Kami memonitor langsung, setiap ada investor, mereka langsung membangun. Artinya ini bentuk kepercayaan dari investor terhadap kondusivitas daerah dan masyarakat,” katanya, Kamis (12/11).
Salah satu investasi yang segera direalisasikan adalah pembangunan Hotel Jambuluwuk. Proyek hotel berbintang tersebut dijadwalkan mulai memasuki tahap pembangunan fisik pada Desember 2026.
Hotel ini direncanakan memiliki sekitar 132 kamar, dilengkapi convention center serta sejumlah fasilitas komersial pendukung. Kehadirannya diharapkan dapat menambah kapasitas akomodasi sekaligus memperkuat posisi Mandalika sebagai destinasi wisata yang mengandalkan sport tourism dan entertainment.
“Hadirnya hotel ini tentu menambah ketersediaan kamar dan memperkuat posisi destinasi wisata berbasis olahraga dan entertainment di kawasan Mandalika,” jelasnya.
Selain pembangunan hotel, ITDC juga menyiapkan penataan kawasan Kuta Lama yang lokasinya berada di sekitar titik pembangunan Hotel Jambuluwuk. Penataan kawasan tersebut nantinya akan dikerjakan langsung oleh investor.
Namun, rencana pengembangan ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. ITDC menyatakan akan melibatkan berbagai unsur masyarakat, mulai dari pemerintah desa, Pemkab Lombok Tengah, tokoh agama hingga tokoh masyarakat dalam proses sosialisasi dan penyampaian informasi terkait perkembangan investasi.
Sejumlah persiapan awal juga mulai dimatangkan, di antaranya memastikan kesiapan dan kejelasan lahan, melengkapi perizinan, serta menyiapkan solusi relokasi bagi pelaku usaha lokal yang selama ini beraktivitas di kawasan tersebut melalui Bazaar Mandalika.
“Kami membutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk mendengar seperti apa masukan dan pendapat masyarakat,” tegasnya.
Pari menambahkan, pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal pada Desember mendatang, pengerjaan diprioritaskan di titik pembangunan Hotel Jambuluwuk karena kesiapan lahannya dinilai sudah terpenuhi.
ITDC juga berencana menerapkan pendekatan komunikasi dan sosialisasi seperti yang sebelumnya dilakukan dalam penataan kawasan Tanjung Aan. Menurutnya, komunikasi dengan masyarakat menjadi faktor penting agar proses pengembangan kawasan dapat berjalan kondusif.
“Kami akan mencoba lakukan upaya yang serupa seperti yang sudah kita lakukan dahulu, di mana sosialisasi dan komunikasi menjadi hal terpenting,” terangnya.
Di sisi lain, rencana penataan kawasan tersebut mendapat respons positif dari kalangan pemuda setempat. Meski mendukung kemajuan Mandalika, mereka mengingatkan agar pemerintah daerah tidak mengabaikan aspek sosial dan kepentingan masyarakat yang terdampak pembangunan.
Ketua Blok Pujut, Rata Wijaya, menilai komunikasi intensif antara pemerintah dan masyarakat harus dilakukan sebelum proyek penataan dimulai. Kehadiran pemerintah dinilai penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang jelas sekaligus memiliki ruang menyampaikan aspirasi.
Menurutnya, jangan sampai proses pembangunan justru memunculkan persoalan di tengah masyarakat akibat lemahnya komunikasi dan minimnya pendampingan pemerintah.
“Jangan sampai ketika itu terjadi, pemerintah tidak hadir, masyarakat merasa tidak memiliki tuannya dan 'tarung bebas' dengan pengembang,” ucapnya.
Pria yang juga menjabat Sekretaris Mandalika Hotel Association (MHA) tersebut meminta pemerintah daerah bergerak cepat melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif. Pendataan terhadap masyarakat maupun pelaku usaha yang berpotensi terdampak juga harus segera dituntaskan.
Dengan data yang akurat, proses pengambilan keputusan hingga penyampaian persetujuan masyarakat dapat dilakukan secara lebih terarah melalui koordinasi antara perwakilan wilayah dan pemerintah.
Ia mengingatkan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi serta terputusnya komunikasi berpotensi memunculkan kesalahpahaman yang berujung konflik. Karena itu, pemerintah harus hadir sebagai penghubung antara kepentingan investasi dan hak-hak masyarakat.
“Seringkali masyarakat awam kurang paham regulasi, komunikasi terputus berpotensi memicu sumbu pendek ini. Perlu juga antisipasi pihak-pihak yang tidak menghendaki Mandalika ini maju, atau ingin mendapat manfaat tambahan,” pesannya.
Dengan masuknya investor baru dan rencana penataan sejumlah kawasan, pengembangan Mandalika kini memasuki babak baru. Tantangannya bukan hanya bagaimana mendatangkan investasi dan membangun fasilitas pariwisata, tetapi juga memastikan masyarakat lokal menjadi bagian dari kemajuan kawasan tersebut. (Man)
