Lombok
Tengah - Upaya mencegah pernikahan usia anak di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat (NTB), masih menghadapi tantangan serius. Selain belum meratanya
aturan pencegahan di tingkat desa, pemerintah daerah juga menyoroti kemungkinan
banyaknya kasus perkawinan anak yang tidak terlaporkan.
Kepala DP3AP2KB Lombok Tengah, Kusriadi
Berdasarkan
perkiraan sejumlah pihak, angka pernikahan usia anak di Lombok Tengah mencapai
sekitar 14 persen. Namun, angka tersebut belum didukung data resmi yang
terverifikasi. Sementara laporan kasus yang diterima pemerintah daerah hanya
berkisar 10 hingga 12 kasus dalam periode pelaporan tertentu.
Kondisi ini
memunculkan kekhawatiran bahwa jumlah kasus yang tercatat belum sepenuhnya
menggambarkan persoalan sebenarnya di tengah masyarakat.
Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana (DP3AP2KB) Lombok Tengah, Kusriadi, mengatakan, pemerintah daerah
kini mendorong seluruh desa memperkuat regulasi pencegahan perkawinan usia anak
melalui peraturan desa (Perdes) maupun awig-awig.
Menurutnya,
sejumlah desa di Lombok Tengah sudah memiliki aturan tersebut. Namun,
keberadaannya belum merata. Saat ini, diperkirakan baru satu hingga dua desa di
masing-masing kecamatan yang telah memiliki regulasi pencegahan perkawinan
anak.
“Sebagian
besar kecamatan sudah ada desa yang memiliki Perdes. Ada sekitar satu sampai
dua desa di masing-masing kecamatan. Namun, kita masih mendorong agar aturan
ini bisa diterapkan lebih luas,” katanya.
Ia
menegaskan, keberadaan regulasi saja tidak cukup untuk menekan angka perkawinan
anak. Aturan yang telah dibuat harus diikuti komitmen pemerintah desa dan
masyarakat untuk mengawal serta memastikan penerapannya di lapangan.
“Karena itu,
DP3AP2KB berupaya membangun kesepakatan bersama mulai dari tingkat kabupaten,
kecamatan hingga desa. Dalam hal ini, kepala dusun dinilai memiliki peran
strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi
sosial di lingkungannya,” jelasnya.
Kusriadi
juga menyoroti masih adanya kasus perkawinan anak yang tidak dilaporkan secara
terbuka. Bahkan, terdapat dugaan keluarga yang menyamarkan usia anak agar
terlihat telah memenuhi batas usia untuk menikah.
Ia meminta
pemerintah desa dan kepala dusun tidak menutup-nutupi persoalan tersebut.
Setiap indikasi perkawinan anak perlu dilaporkan agar pemerintah dapat
mengetahui kondisi sebenarnya sekaligus memberikan pendampingan.
“Kalau ada
kasus, laporkan saja terlebih dahulu. Jangan sampai ditutupi. Dengan begitu,
kita bisa mengetahui persoalan yang terjadi dan menentukan langkah
pendampingannya,” tegasnya.
Selain
memperluas penerapan Perdes dan awig-awig, pemerintah daerah juga mendorong
keterlibatan Forum Anak serta Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
(PATBM).
“Edukasi
kepada keluarga dan kalangan remaja turut diperkuat agar kesadaran mengenai
risiko perkawinan usia anak semakin meningkat,” terangnya.
Menurut
Kusriadi, persoalan ini tidak bisa dipandang hanya dari sisi sosial dan
perlindungan anak. Pencegahan perkawinan usia anak juga memiliki kaitan erat
dengan upaya menekan risiko stunting.
Pasalnya,
kehamilan pada perempuan berusia di bawah 19 tahun menjadi salah satu indikator
keluarga berisiko stunting. Selain berhadapan dengan risiko kesehatan
reproduksi, pasangan yang menikah terlalu muda juga dinilai belum tentu
memiliki kesiapan mental, ekonomi, serta kemampuan pengasuhan yang memadai.
Karena itu,
ia menekankan pentingnya komitmen seluruh pihak untuk menjadikan regulasi
pencegahan perkawinan anak sebagai instrumen perlindungan yang benar-benar
berjalan, bukan sekadar dokumen administratif.
“Sebagus apa pun regulasi yang dibuat, kalau tidak ada komitmen untuk mengawalnya, hanya akan menjadi dokumen. Karena itu, yang ingin kita bangun adalah komitmen bersama agar aturan tersebut benar-benar dijalankan,” tegas Kusriadi. (Man)
